Konsultan ISO Training Pelatihan ISO Integrasi ISO Download ISO Sertifikasi ISO 9001 14001 OHSAS 18001 20000 22000 26000 27001 28000 29001 31000 50001

Faktor Kunci Untuk Suksesnya Implementasi ISO Dalam UKM

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan standar sistem manajemen oleh UKM.

1. Tetaplah pada sistem manajemen yang ada
Setiap organisasi yang tetap dalam bisnis dan mampu untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan mengoperasikan sistem manajemen, namun ramping atau informal. Sistem ini, dalam bentuk apapun, harus diambil sebagai dasar dan titik awal untuk menerapkan MSS seperti ISO 9001. Menerapkan ISO 9001 tidak berarti Anda “membangun” sebuah sistem (baru) manajemen mutu, tetapi Anda mengevaluasi praktek saat Anda terhadap manajemen ISO 9001 persyaratan, dan beradaptasi dan menambahkan jika diperlukan. Oleh karena itu, setiap sistem manajemen yang unik dan organisasi tidak harus membeli buku dari internet atau menerapkan prosedur standar yang disediakan oleh konsultan. Risikonya adalah bahwa alat ini mungkin tidak cocok, akan menambah birokrasi, tidak akan terlihat oleh karyawan sebagai menambahkan nilai – dan hanya mungkin diaktifkan saat audit sertifikasi tahunan sudah dekat!

Kesulitannya adalah untuk menghubungkan persyaratan abstrak ke kehidupan nyata proses dan praktik manajemen. Setelah sebuah organisasi telah mampu melakukan hal ini, sejauh mana persyaratan sudah terpenuhi – dan apa yang masih harus dilakukan dengan mengadaptasi dan bukan oleh pembangunan kembali – menjadi jelas. Praktek manajemen Informal kadang perlu diformalkan (misalnya, beberapa catatan harus dipertahankan untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah dilakukan), tetapi dalam banyak kasus ini memberikan kontribusi kepada efektivitas dan efisiensi operasi, dan dengan demikian menambah nilai bagi organisasi.
figure 1
2. Sebuah sistem manajemen tidak identik dengan prosedur terdokumentasi
Sebuah sistem manajemen adalah alat untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Setiap tindakan yang diambil harus konsisten dengan tujuan dasar dari sistem: apakah itu membantu dalam melakukan pekerjaan yang lebih baik, untuk menjadi lebih sukses, dan dalam mencapai rencana bisnis? Ada banyak tindakan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan ini, misalnya meningkatkan kompetensi personil, mengadopsi “sangat mudah” perangkat teknis, dengan menggunakan piktogram, bentuk berguna untuk memeriksa dan mengisi (yang kemudian menjadi catatan juga), dll Namun, kita harus ragu sebelum menetapkan prosedur terdokumentasi yang luas, terutama dalam situasi UKM, karena dalam banyak kasus hal ini tidak sejalan dengan budaya organisasi dan praktek sehari-hari.
3. Carilah kesamaan antara standar sistem manajemen yang berbeda
Meskipun worded berbeda, semua standar sistem manajemen didasarkan pada konsep dasar yang sama:
Proses manajemen dan kontrol: memastikan bahwa proses memberikan hasil yang diharapkan dan persyaratan yang berlaku dipatuhi
Plan-Do-Check-Act pendekatan pengendalian manajemen dan proses: menetapkan tujuan, menetapkan proses yang diperlukan, memantau kemajuan dan kepatuhan, mengambil tindakan jika diperlukan, dan mempertimbangkan peningkatan peluang
Manajemen risiko: mengidentifikasi risiko yang memberikan ancaman dan peluang, dan menerapkan kontrol untuk meminimalkan efek negatif pada kinerja dan memaksimalkan potensi manfaat.
Manajemen mutu membawa risiko bahwa pelanggan tidak puas dan bahwa kualitas-terkait (legal dan pelanggan) persyaratan tidak terpenuhi. Risiko dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa kinerja lingkungan tidak memenuhi persyaratan hukum, pemangku kepentingan harapan dan / atau tujuan organisasi itu sendiri kebijakan.
Tentukan unsur Standar sistem manajemen yang sangat mirip berdasarkan konsep-konsep yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen keseluruhan organisasi. Mengingat persyaratan standar dengan konsep-konsep dasar dalam pikiran akan membantu UKM dalam menafsirkan dan menerapkannya secara terpadu.

4. Keep it simple
Kurang lebih baik dan kecil indah dalam banyak situasi di mana sistem manajemen yang diterapkan – terutama untuk UKM. Dengan menjaga tiga faktor kunci pertama dalam pikiran, UKM harus dapat menyesuaikan sistem agar sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Hal ini dimungkinkan untuk memenuhi persyaratan dari ISO 9001 dan ISO 14001 tanpa dokumentasi yang ekstensif.
Flowchart dan bentuk yang dalam banyak kasus lebih efektif daripada prosedur terdokumentasi, dan catatan sering memberikan nilai tambah dibandingkan deskripsi proses. Menentukan apa yang harus dilakukan adalah lebih baik untuk menggambarkan bagaimana melakukannya, dan dapat dilakukan lebih singkat. Adalah penting bahwa desain kontrol sejalan dengan budaya organisasi dan tingkat kompetensi personil.
Bukan hanya untuk organisasi besar
Manajemen sistem tidak hanya alat untuk organisasi besar. Mengingat kecenderungan kegiatan outsourcing dan semakin pentingnya kerjasama dalam rantai nilai, sistem manjemen efektif yang dilaksanakan oleh UKM adalah kunci penting dalam memfasilitasi perdagangan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
ISO dapat diimplementasikan secara terpadu oleh UKM, dan dapat menambah nilai bagi bisnis mereka selama beberapa faktor kunci keberhasilan diperhitungkan. ISO telah menerbitkan pedoman yang bermanfaat dan UKM akan mengembangkan standar masa depan dengan cara yang memfasilitasi implementasi dan integrasi standar ganda.
(Sumber: ISO Magazine, konsultaniso/ims/sistemmanajemenintegrasi)

 

Penerapan Prinsip K3 di Tempat Kerja

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan seutuhnya dalam menunaikan tugas. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas berkait pelaksanaan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hal ini saat mencanangkan seremoni "Bulan K3" di Jakarta, Rabu (12/1). Bulan K3 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia sampai 12 Februari 2011.

Menakertrans mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan memengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

"Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," kata Muhaimin.

"Tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lain. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia berbudaya K3," kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, saat ini dibutuhkannya upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pekerja dan masyarakat umum secara langsung. Hal itu bertujuan agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, kaus tangan, dan lain-lain.

"Oleh karena itu, saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha, pekerja, dan masyarakat melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya bangsa Indonesia,” kata Muhaimin.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

"Revitalisasi meliputi penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan, mengurangi pekerja anak, peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan kualitas kondisi lingkungan kerja,” kata Muhaimin.

Sampai akhir 2010 tercatat 65.000 kasus kecelakaan kerja dengan korban tewas 1.965 jiwa. Adapun pada tahun 2009 tercatat 96,314 kasus dengan korban tewas 2.144 orang.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin Iskandar mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pasalnya, sejumlah negara menetapkan persyaratan baru dalam perdagangan bebas, yakni persyaratan terhadap penerapan sistem mutu manajemen melalui ISO 9001 Series, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 Series, OHSAS 18001 dan SMK3.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono menambahkan, pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kepatuhan pengusaha menjalankan prinsip K3 akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

"Minimal tingkat kecelakaan kerja yang mengganggu kegiatan produksi akibat kekurangan orang karena sakit atau terhentinya proses kerja bisa ditekan. Hal ini tentu berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri,” ujar Suhartono. (Sumber: Kompas, konsultan/pelatihan/k3/smk3/safety/hse/ehs/ohsas18001/training)

Training Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012

Training Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012

Tujuan:

  • Membuka wawasan peserta mengenai latar belakang dan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  • Memotivasi peserta untuk memulai penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012.
  • Peserta memahami kunci sukses penerapan SMK3.
  • Memberikan penjelasan interpretasi atas pasal demi pasal persyaratan dalam PP No. 50 Tahun 2012.
  • Memberikan panduan praktis penerapan persyaratan SMK3 sesuai dengan latar belakang bidang industri setiap peserta.
  • Memberikan studi kasus penerapan SMK3 sesuai dengan latar belakang bidang industri setiap peserta.

Ada Kapal Pelni Tak Penuhi Standar Keselamatan

Pemerintah menyebutkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sebagai salah satu kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan dari 31 kapal yang diuji petik pada Juli lalu.

“Salah satu kapal adalah milik Pelni karena uji petik memang ditujukan pada kapal penumpang,” ujar Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sindu Rahayu, Rabu, 8 Agustus 2012.

Setelah uji petik dilakukan, menurut Sindu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut langsung memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kapal. Salah satu rekomendasinya, alarm pada kapal yang belum di-reset agar segera di-reset. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah melakukan uji petik atau pemeriksaan keselamatan secara acak terhadap kapal penumpang, kapal penyeberangan, serta Ro-Ro Ferry. Uji petik oleh tim dari Marine Inspector serta administrator pelabuhan (adpel) dilaksanakan di sepuluh pelabuhan.

“Tim uji petik menemukan beberapa pelanggaran atau kekurangan pemenuhan terhadap standar keselamatan kapal,” kata juru bicara dan Kerja Sama Luar Negeri Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sindu Rahayu, melalui siaran pers, Senin, 30 Juli 2012.
Uji petik rutin dilakukan pemerintah menjelang masa kepadatan penumpang untuk mengetahui kesiapan kapal sebagai angkutan Lebaran. Salah satu yang menjadi sasaran pemeriksaan tim uji petik adalah pemenuhan standar keselamatan kapal.

Sindu mengungkapkan, uji petik dilakukan terhadap 31 kapal di sepuluh pelabuhan. Kesepuluh pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Pelabuhan Makassar dan Parepare (Sulawesi Selatan), Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah), Pelabuhan Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Lembar (Lombok, Nusa Tenggara Barat).

Tim uji petik menemukan penempatan serta pemasangan rakit penolong kembung (inflatable life craft) tidak dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, pemasangan tali painter dan hydrostatic release unit (HRU), menurut tim uji petik, tidak benar.

Sindu menuturkan, penahan dudukan rakit (cradle stopper) tidak bisa digerakkan atau dibuka karena berkarat. Beberapa tali painter pun sudah hilang ketika tim uji melakukan pemeriksaan.

Tim uji petik juga masih menemukan beberapa kekurangan pada kapal. Ia mengatakan, pada beberapa kapal, tombol alarm pemadam kebakaran yang dihidupkan secara manual (fire alarm manual activation) tidak dapat dihidupkan.

Selain itu, alat pendeteksi kebakaran (fire detector) tidak berfungsi karena tidak di-reset kembali setelah pendeteksian terakhir. Di beberapa kapal, motor sekoci (life boat motor) tidak dapat dinyalakan karena sedang dalam proses perawatan. Namun tim uji petik memberikan toleransi atas motor sekoci tersebut karena sekoci-sekoci tersebut memiliki dayung. (Sumber: Tempo, konsultan manajemen smk3/iso)

Standarisasi Rumah Sakit Mutlak Diperlukan

Standarisasi rumah sakit di Indonesia mutlak diperlukan agar pasien dari kalangan masyarakat miskin tidak dirugikan dalam mendapatakan pelayanan kesehatan di rumah sakit manapun. Pasalnya, melalui pemerataan itu, semua pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dari masing-masing rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah.

"Tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan dari rumah sakit kelas satu, dua atau tiga. Karena kalau ada perbedaan, itu yang bahaya. Sehingga standar lingkungan kesehatan juga harus dilihat," kata pengamat hak asasi manusia John Pieris dalam diskusi "Proteksi Hukum Bagi Pasien Miskin di Rumah Sakit", bertempat di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (21/8/2003). (Sumber: Tempo, konsultan manajemen rumah sakit/iso/smk3)

Ratusan Rumah Sakit Belum Penuhi Standar

Jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia terus bertambah. Namun hingga kini, baru 40 persen dari sekitar 1.500 rumah sakit yang terakreditasi oleh pemerintah. Sisanya terganjal kendala berbagai perizinan.

Ketua DPR RI Marzuki Ali di Bandung mengatakan, selama 10 tahun terakhir ini perkembangan jumlah rumah sakit cukup signifikan. Tapi kesadaran untuk menilai kualitas pelayanan tumbuh tidak paralel. "Lebih dari 1.300 rumah sakit, baru separuhnya yang terakreditasi," kata Marzuki saat syukuran di Rumah Sakit Santosa yang bulan lalu meraih akreditasi internasional dari Joint Commission International, di Bandung, Sabtu (18/12/2010).

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di acara yang sama mengakui masih banyaknya rumah sakit yang belum memenuhi standar, baik swasta maupun rumah sakit daerah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kini jumlah rumah sakit lebih dari 1.500 unit. Namun yang terakreditasi baru 40,3 persen.

"Kendala utama, izin belum semua terpenuhi dari Dinas (Kesehatan) kabupaten dan kota," ujarnya. Menurut Endang, pemerintah masih harus bekerja keras agar setiap rumah sakit memenuhi kewajiban mengurus izin dan standarisasi agar pelayanan ke masyarakat semakin meningkat. (Sumber: Tempo, konsultan manajemen rumah sakit/iso/klinik/puskesmas)

ISO dan QHSE dalam industri migas

Operasi industri migas wajib memperhitungkan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Industri migas yang tidak memperhitungkan resiko lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, bahkan bencana lingkungan.

Industri migas juga merupakan industri yang penuh dengan risiko. Persaingan pelaku usaha sektor migas saat ini menjadi lebih kompetitif melalui penerapan sistem manajemen mutu, keselamatan kerja/safety/hse, dan pengelolaan lingkungan (QHSE) yang efektif melalui penerapan ISO 9001/14001/29001 dan OHSAS 18001.

Konsultan Deltaprima memberikan jasa pelatihan dan pendampingan bagi tercapainya sistem manajemen layanan TI yang efektif sekaligus efisien, sistem pengendalian keamanan data dan informasi yang handal, serta perencanaan sistem pengelolaan kelangsungan bisnis yang terpercaya.

Deltaprima Consultant juga memberikan pelatihan dan jasa konsultan bagi industri migas yaitu pendampingan dalam memahami, melaksanakan dan menerapkan sistem manajemen berdasarkan standar ISO, pengendalian dampak lingkungan, serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja K3/HSE/OHSAS 18001 sektor industri migas. (konsultan iso/qhse migas).

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is an Occupation Health and Safety Assessment Series for health and safety management systems. It is intended to help an organizations to control occupational health and safety risks. It was developed in response to widespread demand for a recognized standard against which to be certified and assessed. It was developed in response to urgent demand for a recognized standard against which occupational safety management systems can be assessed. It is compatible with ISO 9001 and ISO 14001.
It covers issues such as:
– Planning for hazard identification
– Risk assessment/control
– OHS (Occupational Health and Safety) management, awareness and competence, training, communication, emergency preparedness and response, performance measuring and improvement

Implementation of the standards is intended to provide multiple benefits:
– Reduced risk (via improved safety management of health and safety risks),
– Competitive advantage (via demonstration of commitment to health and safety),
– Improved performance (via improved operational efficiency through accident management reduction and reduced downtime),
– Reduced costs (via reduced insurance premiums and compensation/penalties for breached legislation/etc)

Related Standards
– NFPA Codes.
– PAS 79:2007, Fire risk assessment. Guidance and a recommended methodology.
– ISO/TS 16732:2005, Fire Safety Engineering — Guidance on Fire Risk Assessment

Konsultan OHSAS 18001 Training TEL.021-7511984