Konsultan ISO Training Pelatihan ISO Integrasi ISO Download ISO Sertifikasi ISO 9001 14001 OHSAS 18001 20000 22000 26000 27001 28000 29001 31000 50001

Penerapan Prinsip K3 di Tempat Kerja

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan seutuhnya dalam menunaikan tugas. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas berkait pelaksanaan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hal ini saat mencanangkan seremoni "Bulan K3" di Jakarta, Rabu (12/1). Bulan K3 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia sampai 12 Februari 2011.

Menakertrans mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan memengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

"Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," kata Muhaimin.

"Tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lain. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia berbudaya K3," kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, saat ini dibutuhkannya upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pekerja dan masyarakat umum secara langsung. Hal itu bertujuan agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, kaus tangan, dan lain-lain.

"Oleh karena itu, saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha, pekerja, dan masyarakat melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya bangsa Indonesia,” kata Muhaimin.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

"Revitalisasi meliputi penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan, mengurangi pekerja anak, peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan kualitas kondisi lingkungan kerja,” kata Muhaimin.

Sampai akhir 2010 tercatat 65.000 kasus kecelakaan kerja dengan korban tewas 1.965 jiwa. Adapun pada tahun 2009 tercatat 96,314 kasus dengan korban tewas 2.144 orang.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin Iskandar mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pasalnya, sejumlah negara menetapkan persyaratan baru dalam perdagangan bebas, yakni persyaratan terhadap penerapan sistem mutu manajemen melalui ISO 9001 Series, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 Series, OHSAS 18001 dan SMK3.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono menambahkan, pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kepatuhan pengusaha menjalankan prinsip K3 akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

"Minimal tingkat kecelakaan kerja yang mengganggu kegiatan produksi akibat kekurangan orang karena sakit atau terhentinya proses kerja bisa ditekan. Hal ini tentu berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri,” ujar Suhartono. (Sumber: Kompas, konsultan/pelatihan/k3/smk3/safety/hse/ehs/ohsas18001/training)

Mau Aman, Gunakan Kabel Listrik Berlabel SNI

Kualitas peralatan listrik yang kurang baik sering menjadi salah satu pemicu kebakaran. Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun mencontohkan, penggunaan kabel listrik serabut yang mudah putus bisa menjadi penyebab kebakaran.

“Karena sering digerakkan, kabel di dalamnya putus. Akhirnya timbul kontak tidak sempurna, dan karena panas, isolasinya meleleh,” kata Benny dalam Sosialisasi Simulasi Arus Pendek Listrik di Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.

Benny menjelaskan, kabel yang berkualitas seharusnya masif dan tunggal. Namun kabel serabut dimanfaatkan karena fleksibel dan mudah digerakkan.

Kabel yang putus di dalam sering kali tak disadari karena lapisan isolasi masih bagus. Namun tanda-tandanya sebenarnya bisa dilihat orang awam. “Kalau ada alat listrik yang tidak nyala, tapi setelah kabel digoyang-goyang bisa nyala lagi, itu kemungkinan kabel putus di dalam. Harus waspada,” kata Benny.

Deputi Manajer Komunikasi PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Irwan Darwin, mengatakan, masyarakat harus tertib listrik, termasuk dalam penggunaan alat listrik. Irwan mengimbau masyarakat agar menggunakan alat listrik berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Lembaga Masalah Kelistrikan (LMK).

Irwan mengatakan, saat ini, resistensi masyarakat gunakan kabel SNI masih tinggi, baik karena masalah harga yang lebih mahal maupun karena penyebab lain. Padahal, penggunaan alat listrik yang memenuhi standar adalah salah satu syarat keamanan.

Selain label standar, masyarakat juga harus menyesuaikan kabel dengan kebutuhan listrik. Saat ini, menurut Irwan, PLN juga telah melakukan kampanye Tertib Listrik.

Kriteria tertib listrik ini mencakup tiga hal, yaitu

1. tidak ada cantolan listrik liar untuk keperluan apa pun, jika membutuhkan listrik, dapat mendaftar ke PLN dan dilayani dengan Listrik Pintar;

2. tidak mengutak-atik alat pembatas dan pengaman listrik yang telah disediakan PLN; dan

3. membayar tagihan listrik tepat waktu.

Irwan mengatakan, tahun ini, sudah ada 23 kampung di 20 wilayah layanan PLN Disjaya yang sudah tertib listrik. “Ini mungkin masih kecil, tapi ini langkah awal,” kata Irwan.

Untuk mencegah kebakaran yang disebabkan arus pendek, Irwan mengatakan, telah melakukan pemeliharaan gardu. Hingga Mei 2012, sudah ada 5.000 gardu di Jakarta dan Tangerang yang dibenahi. Selain perawatan, PLN juga melakukan pecah beban saat jaringan sudah kelebihan beban.

Sejak awal 2012, sudah terjadi lebih dari 500 kasus kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Sekitar 60 persen dari kasus tersebut disebabkan oleh gangguan listrik. (Sumber: Tempo, konsultan manajemen kelistrikan)