Konsultan ISO Training Pelatihan ISO Integrasi ISO Download ISO Sertifikasi ISO 9001 14001 OHSAS 18001 20000 22000 26000 27001 28000 29001 31000 50001

Manajemen Risiko: Kerja Sama TI dan Bisnis

Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sedang menelaah rencana manajemen risiko TI mereka. Dahulu, audit jadi alasan perusahaan untuk memeriksa faktor risiko TI mereka untuk menjamin kesesuaian dengan mandat industri. Tapi kini, kita bisa melihat adanya pergeseran dari pemikiran semacam ini.

Manajemen risiko tidak lagi diserahkan pada TI saja. Manajemen risiko TI telah mencapai ruang rapat para petinggi. Eksekutif puncak (C-level) kini memantau bagaimana risiko TI bisa memengaruhi organisasi mereka dari sisi bisnis.

Seperti yang sudah diketahui para Chief Security Information Officer (CISO) dan departemen TI sejak dulu, teknologi saja tak akan menjaga organisasi aman dan terlindungi.

Agar bisa mengelola risiko secara baik, perusahaan harus memahami hubungan antara setiap sistem bisnis yang ada. Sebuah sistem bisnis hakikatnya adalah lebih dari sekadar teknologi; ia merupakan gabungan dari manusia, proses dan teknologi yang mencapai fungsi bisnis tertentu. Ini kenapa, TI dan bisnis harus bekerjasama: TI harus tahu sistem dan proses yang penting bagi bisnis, sedangkan bisnis harus memahami risiko dari sudut pandang TI.

Mari kita lihat, sebagai contoh, sistem account payable (AP). AP adalah bagian dari sistem pelaporan keuangan; yakni kumpulan aset yang semuanya mengarah ke tujuan bisnis: menyediakan laporan keuangan.

Saat Anda memeriksa sistem AP, tentunya ada sisi bisnis dan sisi TI-nya. Di sisi bisnis, sudut pandangnya adalah proses persetujuan (approval). Pengguna menyalakan komputernya, mendapatkan form, memproses form itu ke sebuah laporan untuk mendapatkan persetujuan, lalu sebuah cek secara 'ajaib' dibuat. Sedangkan dari sisi TI, yang terlihat adalah aplikasi pada sebuah database di suatu server di data center.

Namun apapun sudut pandang Anda, baik bisnis maupun TI, sistem AP memiliki risiko. Saat orang TI berbicara dengan orang bisnis, percakapan itu tidak bisa dimulai dengan "server yang ini berisiko". Sebaiknya, percakapan dilakukan dengan perspektif berbasis-proses yang biasa bagi orang bisnis.

Tanyakan apa risiko bisnis yang muncul dari proses itu dan apakah mereka memahami cara untuk mengendalikan risiko tersebut, Anda bisa menyusun daftar risiko dan memetakan cara-cara pengendaliannya. TI bisa menerjemahkan risiko itu ke kendali teknis untuk membantu mitigasi risiko.

Contoh ini menunjukkan bagaimana orang, proses dan teknologi bisa secara efektif bekerjasama untuk manajemen risiko. Laporan bisa disusun dan cek bisa dibuat karena sistem bisnis berjalan lancar. Hal paling penting bagi kedua pihak adalah memahami risikonya dan mengkomunikasikan hal itu dengan istilah yang bisa dimengerti semua orang.

Saya sering ditanya, "Mulainya dari mana?" Tempat terbaik untuk memulai menyusun model risiko adalah mendefinisikan fungsi bisnis dan memahami apa risikonya bagi fungsi bisnis tersebut. Mulai dengan apa yang membuat sebuah bisnis berjalan dan apa yang terjadi jika hal itu terganggu.

Pertama, lihat dulu rencana keberlanjutan bisnis Anda dan daftar pemulihan 24 jam pasca-bencana — hal-hal itulah yang berpotensi menghentikan bisnis Anda.

Lalu, bagaimana menerapkan perubahan ini bisa membantu perusahaan? Dengan melibatkan orang-orang bisnis di proses pengambilan keputusan risiko TI, kebijakan, prosedur dan kendali teknis yang dihasilkan akan mengurangi risiko dan memperbaiki efisiensi.

Lebih dari itu, kami menemukan bahwa saat pimpinan bisnis dan eksekutif memahami risiko, dan tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menguranginya, para CISO menemukan banyak hal positif mulai terjadi, dan anggaran untuk manajemen risiko serta keamanan mulai naik.

Semua orang punya peranan, dan hal itu dimulai dengan mendukung CISO dan tim TI dari tingkat organik. Anda tidak bisa melindungi sesuatu yang Anda tidak ketahui, jadi komunikasi pada semua tingkat adalah kunci sukses menjalin hubungan antar sistem bisnis. Demikian dikatakan oleh Darric Hor, Symantec Country Director for Indonesia. (Sumber: Kompas, konsultan/training/pelatihan/iso31000/manajemenrisiko)

Penerapan Prinsip K3 di Tempat Kerja

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan seutuhnya dalam menunaikan tugas. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas berkait pelaksanaan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hal ini saat mencanangkan seremoni "Bulan K3" di Jakarta, Rabu (12/1). Bulan K3 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia sampai 12 Februari 2011.

Menakertrans mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan memengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

"Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," kata Muhaimin.

"Tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lain. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia berbudaya K3," kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, saat ini dibutuhkannya upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pekerja dan masyarakat umum secara langsung. Hal itu bertujuan agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, kaus tangan, dan lain-lain.

"Oleh karena itu, saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha, pekerja, dan masyarakat melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya bangsa Indonesia,” kata Muhaimin.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

"Revitalisasi meliputi penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan, mengurangi pekerja anak, peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan kualitas kondisi lingkungan kerja,” kata Muhaimin.

Sampai akhir 2010 tercatat 65.000 kasus kecelakaan kerja dengan korban tewas 1.965 jiwa. Adapun pada tahun 2009 tercatat 96,314 kasus dengan korban tewas 2.144 orang.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin Iskandar mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pasalnya, sejumlah negara menetapkan persyaratan baru dalam perdagangan bebas, yakni persyaratan terhadap penerapan sistem mutu manajemen melalui ISO 9001 Series, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 Series, OHSAS 18001 dan SMK3.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono menambahkan, pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kepatuhan pengusaha menjalankan prinsip K3 akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

"Minimal tingkat kecelakaan kerja yang mengganggu kegiatan produksi akibat kekurangan orang karena sakit atau terhentinya proses kerja bisa ditekan. Hal ini tentu berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri,” ujar Suhartono. (Sumber: Kompas, konsultan/pelatihan/k3/smk3/safety/hse/ehs/ohsas18001/training)

SMK3 dan Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Kesungguhan pemerintah menekan angka kecelakaan kerja dipertanyakan. Dari tahun ke tahun, jumlah insiden di tempat kerja bukannya menurun, melainkan malah semakin menggembung. Angka rata-rata jumlah pekerja yang tewas per hari pun amat tinggi.

Dua insiden dalam sepekan terakhir, yakni robohnya menara derek di Ciputat, Tangerang Selatan, dan terkuburnya pekerja di Yogyakarta, merupakan salah satu buktinya. Ahad lalu, sebuah crane melengkung, lalu runtuh dan menimpa empat pekerja. Dua orang tewas seketika, seorang lagi meninggal di rumah sakit.

Lima hari sebelumnya, petaka terjadi di Yogyakarta. Empat buruh tertimbun bahan bangunan di proyek Hotel All Star di Jalan Dagen, Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta. Mereka terkubur bahan bangunan yang ambrol saat mengeruk tanah di lantai dasar hotel. Buruh-buruh itu terkubur selama lima menit. Meski selamat, sebagian tulang mereka patah.

Kecelakaan seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Pemerintah semestinya prihatin dan mencari terobosan untuk menekan angka kecelakaan kerja. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010, di Indonesia ada 98 ribu kasus kecelakaan kerja yang menewaskan 1.200 orang. Pada 2011, angka itu menjadi lebih buruk. Ada 99 ribu kasus kecelakaan kerja dan menewaskan 2.218 orang. Artinya, setiap hari ada enam orang meninggal karena kecelakaan kerja. Pada 2012, diperkirakan angkanya tak jauh berbeda, bahkan mungkin meningkat.

Tingginya angka petaka itu sebagian besar disebabkan oleh kelalaian para pengusaha-terutama pengembang properti yang menyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi. Kerap kali, karena dikejar tenggat atau demi menghemat biaya, mereka mengabaikan prosedur keselamatan. Pengusaha mungkin lupa, biaya yang timbul jika terjadi kecelakaan justru amat besar. Total kerugian akibat kecelakaan kerja di negara kita bahkan mencapai sekitar Rp 280 triliun setiap tahun.

Pemerintah pun kurang berupaya serius meningkatkan keselamatan. Padahal mereka mempunyai "amunisi", yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam pasal 3 peraturan pemerintah itu, misalnya, diatur bahwa perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang atau yang mengandung potensi bahaya wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja.

Bahkan, khusus untuk pekerja konstruksi, ada pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Inti regulasi itu adalah perusahaan pelaksana proyek wajib menyiapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang diawasi ketat oleh pemerintah daerah. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, tapi juga oleh Dinas Pekerjaan Umum yang notabene memahami aspek teknis konstruksi.

Pejabat pemerintah, termasuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin, setiap tahun memang menyerukan agar angka kecelakaan diturunkan. Tapi imbauan tindakan tegas akan sia-sia. Mesti ada pengawasan yang ketat dan keberanian memberi sanksi pada pengusaha nakal agar kecelakaan kerja berkurang. (Sumber: Tempo, konsultan smk3)

ISO dan QHSE dalam industri migas

Operasi industri migas wajib memperhitungkan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Industri migas yang tidak memperhitungkan resiko lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, bahkan bencana lingkungan.

Industri migas juga merupakan industri yang penuh dengan risiko. Persaingan pelaku usaha sektor migas saat ini menjadi lebih kompetitif melalui penerapan sistem manajemen mutu, keselamatan kerja/safety/hse, dan pengelolaan lingkungan (QHSE) yang efektif melalui penerapan ISO 9001/14001/29001 dan OHSAS 18001.

Konsultan Deltaprima memberikan jasa pelatihan dan pendampingan bagi tercapainya sistem manajemen layanan TI yang efektif sekaligus efisien, sistem pengendalian keamanan data dan informasi yang handal, serta perencanaan sistem pengelolaan kelangsungan bisnis yang terpercaya.

Deltaprima Consultant juga memberikan pelatihan dan jasa konsultan bagi industri migas yaitu pendampingan dalam memahami, melaksanakan dan menerapkan sistem manajemen berdasarkan standar ISO, pengendalian dampak lingkungan, serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja K3/HSE/OHSAS 18001 sektor industri migas. (konsultan iso/qhse migas).

Bagaimana Cara Memilih Konsultan ISO ?

Untuk membantu masyarakat dan industri pengguna standar-standar, organisasi ISO telah menerbitkan panduan untuk pemilihan konsultan sistem manajemen mutu dan penggunaan layanan mereka, yaitu ISO 10019:2005.

Standar Internasional ini dirilis pada tahun 2005 dengan judul asli Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu organisasi ketika memilih konsultan sistem manajemen mutu. Ini memberi bimbingan
proses untuk mengevaluasi kompetensi seorang konsultan sistem manajemen mutu dan memberikan keyakinan bahwa kebutuhan dan harapan organisasi akan jasa konsultan terpenuhi, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik mereka, harapan dan tujuan dalam realisasi sistem manajemen mutu. Sebagai tambahan standar ini juga dapat digunakan oleh
a) konsultan sistem manajemen mutu sebagai pedoman untuk konsultasi sistem manajemen mutu, dan
b) organisasi konsultan untuk pemilihan konsultan sistem manajemen mutu.

ISO 31000

ISO 31000, dirilis pada tahun 2009, adalah dimaksudkan untuk menjadi sebuah keluarga standar yang berhubungan dengan manajemen risiko dikodifikasikan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi. Tujuan dari ISO 31000 adalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan pedoman generik pada manajemen risiko. ISO 31000 berusaha untuk memberikan paradigma yang diakui secara universal bagi para praktisi dan perusahaan dalam menggunakan proses manajemen risiko untuk mengganti metodologi standar dan paradigma yang berbeda di berbagai industri dan wilayah.

 
Saat ini, keluarga ISO 31000 mencakup:
  • ISO 31000:2009 – Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan
  • ISO / IEC 31010:2009 – Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko
  • ISO Guide 73:2009 – Manajemen Risiko – Kosakata
Konsultan ISO 31000 Training TEL.021-7511984

ISO 27001

ISO IEC 27001 International Standard covers all types of organizations (e.g. commercial enterprises, government agencies, non-profit organizations). This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving a documented ISMS within the context of the organization’s overall business risks. It specifies requirements for the implementation of security controls customized to the needs of individual organizations or parts thereof. The ISMS is designed to ensure the selection of adequate and proportionate security controls that protect information assets and give confidence to interested parties.

Benefit of ISO/IEC 27001 implementation
ISO/IEC 27001:2005 is intended to be suitable for several different types of use, including the following:

  • use within organizations to formulate security requirements and objectives;
  • use within organizations as a way to ensure that security risks are cost effectively managed;
  • use within organizations to ensure compliance with laws and regulations;
  • use within an organization as a process framework for the implementation and management of controls to ensure that the specific security objectives of an organization are met;
  • definition of new information security management processes;
  • identification and clarification of existing information security management processes;
  • use by the management of organizations to determine the status of information security management activities;
  • use by the internal and external auditors of organizations to determine the degree of compliance with the policies, directives and standards adopted by an organization;
  • use by organizations to provide relevant information about information security policies, directives, standards and procedures to trading partners and other organizations with whom they interact for operational or commercial reasons;
  • implementation of business-enabling information security;
  • use by organizations to provide relevant information about information security to customers.

Audit ISO IEC 27001
The ISO/IEC 27001 certification, like other ISO management system certifications, usually involves a three-stage audit process:

  • Stage 1 is a “table top” review of the existence and completeness of key documentation such as the organization’s security policy, Statement of Applicability (SoA) and Risk Treatment Plan (RTP).
  • Stage 2 is a detailed, in-depth audit involving testing the existence and effectiveness of the information security controls stated in the SoA and RTP, as well as their supporting documentation.
  • Stage 3 is a follow-up reassessment audit to confirm that a previously-certified organization remains in compliance with the standard. Certification maintenance involves periodic reviews and re-assessments to confirm that the ISMS continues to operate as specified and intended.