Konsultan ISO Training Pelatihan ISO Integrasi ISO Download ISO Sertifikasi ISO 9001 14001 OHSAS 18001 20000 22000 26000 27001 28000 29001 31000 50001

Komisi VI DPR Bakal Amandemen UU Kepailitan ???

Dunia bisnis di Indonesia sempat dibikin heboh atas pengabulan permohonan pailit yang diajukan PT Prima Jaya Informatika terhadap PT Telkomsel gara-gara sengketa utang piutang senilai Rp 5,2 miliar.

Meski Telkomsel akhirnya berhasil lepas dari jerat pailit lantaran Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, badan usaha milik negara itu belakangan menghadapi persoalan atas tagihan fee kurator sebesar Rp 146,8 miliar.

Nah, kasus Telkomsel ini menjadi catatan buruk terhadap kepastian hukum berbisnis dan berinvestasi di Indonesia. Atas dasar itulah, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mengusulkan amandemen Undang-Undang No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Alasannya, beleid tersebut dianggap usang dan terlalu longgar dalam mengatur proses pemailitan sebuah perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan, koreksi terhadap UU Kepailitan sangat mendesak. "Aturan kepailitan saat ini terlalu sederhana dan mudah. Revisi diperlukan untuk mempertegas mekanisme kepailitan," katanya kepada Kontan, Kamis (7/3/2013).

Sekadar informasi, UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang lahir setelah terjadi krisis moneter tahun 1997-1998. Tujuan utama aturan ini adalah mengamankan iklim investasi agar tidak terjadi aksi lari dari tanggung jawab bagi perusahaan yang bermasalah. Hanya, kondisi sekarang jelas sudah berbeda sehingga butuh penyesuaian aturan yang lebih relevan.

Nah, Komisi VI DPR akan secepatnya mengusulkan revisi UU Kepailitan kepada Badan Legislasi (Baleg). Setelah resmi menjadi usulan DPR, itu bisa diselipkan dalam program legislasi nasional (proleg­nas) tahun 2013. Maklum, sebelumnya rencana revisi ini memang belum masuk pembahasan.

Ketentuan mana dalam UU itu yang akan diubah? Azam menyebutkan antara lain tentang tata cara pemailitan dan pengaturan soal kurator. "Dalam kasus Telkomsel, masa perusahaan kecil bisa memailitkan perusahaan besar gara-gara punya utang yang tak seberapa," imbuhnya. (Why not? if necessary.. – deltaprima notes)

Head of Corporate Communications Group Telkomsel, Adita Irawati, menyambut baik amandemen UU Kepailitan untuk melindungi dan menjaga iklim bisnis. "Kalau tujuannya menjaga investasi dan meminimalisir praktik kongkalikong, kami rasa itu sangat positif," jelasnya.

Menurut Adita, dalam bisnis, memang dibutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Koreksi terhadap aturan lama yang selama ini dijadikan senjata oleh pihak tertentu seharusnya bisa menambah citra baik Indonesia di mata dunia.

Manajemen Risiko: Kerja Sama TI dan Bisnis

Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sedang menelaah rencana manajemen risiko TI mereka. Dahulu, audit jadi alasan perusahaan untuk memeriksa faktor risiko TI mereka untuk menjamin kesesuaian dengan mandat industri. Tapi kini, kita bisa melihat adanya pergeseran dari pemikiran semacam ini.

Manajemen risiko tidak lagi diserahkan pada TI saja. Manajemen risiko TI telah mencapai ruang rapat para petinggi. Eksekutif puncak (C-level) kini memantau bagaimana risiko TI bisa memengaruhi organisasi mereka dari sisi bisnis.

Seperti yang sudah diketahui para Chief Security Information Officer (CISO) dan departemen TI sejak dulu, teknologi saja tak akan menjaga organisasi aman dan terlindungi.

Agar bisa mengelola risiko secara baik, perusahaan harus memahami hubungan antara setiap sistem bisnis yang ada. Sebuah sistem bisnis hakikatnya adalah lebih dari sekadar teknologi; ia merupakan gabungan dari manusia, proses dan teknologi yang mencapai fungsi bisnis tertentu. Ini kenapa, TI dan bisnis harus bekerjasama: TI harus tahu sistem dan proses yang penting bagi bisnis, sedangkan bisnis harus memahami risiko dari sudut pandang TI.

Mari kita lihat, sebagai contoh, sistem account payable (AP). AP adalah bagian dari sistem pelaporan keuangan; yakni kumpulan aset yang semuanya mengarah ke tujuan bisnis: menyediakan laporan keuangan.

Saat Anda memeriksa sistem AP, tentunya ada sisi bisnis dan sisi TI-nya. Di sisi bisnis, sudut pandangnya adalah proses persetujuan (approval). Pengguna menyalakan komputernya, mendapatkan form, memproses form itu ke sebuah laporan untuk mendapatkan persetujuan, lalu sebuah cek secara 'ajaib' dibuat. Sedangkan dari sisi TI, yang terlihat adalah aplikasi pada sebuah database di suatu server di data center.

Namun apapun sudut pandang Anda, baik bisnis maupun TI, sistem AP memiliki risiko. Saat orang TI berbicara dengan orang bisnis, percakapan itu tidak bisa dimulai dengan "server yang ini berisiko". Sebaiknya, percakapan dilakukan dengan perspektif berbasis-proses yang biasa bagi orang bisnis.

Tanyakan apa risiko bisnis yang muncul dari proses itu dan apakah mereka memahami cara untuk mengendalikan risiko tersebut, Anda bisa menyusun daftar risiko dan memetakan cara-cara pengendaliannya. TI bisa menerjemahkan risiko itu ke kendali teknis untuk membantu mitigasi risiko.

Contoh ini menunjukkan bagaimana orang, proses dan teknologi bisa secara efektif bekerjasama untuk manajemen risiko. Laporan bisa disusun dan cek bisa dibuat karena sistem bisnis berjalan lancar. Hal paling penting bagi kedua pihak adalah memahami risikonya dan mengkomunikasikan hal itu dengan istilah yang bisa dimengerti semua orang.

Saya sering ditanya, "Mulainya dari mana?" Tempat terbaik untuk memulai menyusun model risiko adalah mendefinisikan fungsi bisnis dan memahami apa risikonya bagi fungsi bisnis tersebut. Mulai dengan apa yang membuat sebuah bisnis berjalan dan apa yang terjadi jika hal itu terganggu.

Pertama, lihat dulu rencana keberlanjutan bisnis Anda dan daftar pemulihan 24 jam pasca-bencana — hal-hal itulah yang berpotensi menghentikan bisnis Anda.

Lalu, bagaimana menerapkan perubahan ini bisa membantu perusahaan? Dengan melibatkan orang-orang bisnis di proses pengambilan keputusan risiko TI, kebijakan, prosedur dan kendali teknis yang dihasilkan akan mengurangi risiko dan memperbaiki efisiensi.

Lebih dari itu, kami menemukan bahwa saat pimpinan bisnis dan eksekutif memahami risiko, dan tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menguranginya, para CISO menemukan banyak hal positif mulai terjadi, dan anggaran untuk manajemen risiko serta keamanan mulai naik.

Semua orang punya peranan, dan hal itu dimulai dengan mendukung CISO dan tim TI dari tingkat organik. Anda tidak bisa melindungi sesuatu yang Anda tidak ketahui, jadi komunikasi pada semua tingkat adalah kunci sukses menjalin hubungan antar sistem bisnis. Demikian dikatakan oleh Darric Hor, Symantec Country Director for Indonesia. (Sumber: Kompas, konsultan/training/pelatihan/iso31000/manajemenrisiko)

Penerapan Prinsip K3 di Tempat Kerja

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan seutuhnya dalam menunaikan tugas. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas berkait pelaksanaan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hal ini saat mencanangkan seremoni "Bulan K3" di Jakarta, Rabu (12/1). Bulan K3 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia sampai 12 Februari 2011.

Menakertrans mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan memengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

"Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," kata Muhaimin.

"Tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lain. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia berbudaya K3," kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, saat ini dibutuhkannya upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pekerja dan masyarakat umum secara langsung. Hal itu bertujuan agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, kaus tangan, dan lain-lain.

"Oleh karena itu, saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha, pekerja, dan masyarakat melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya bangsa Indonesia,” kata Muhaimin.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

"Revitalisasi meliputi penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan, mengurangi pekerja anak, peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan kualitas kondisi lingkungan kerja,” kata Muhaimin.

Sampai akhir 2010 tercatat 65.000 kasus kecelakaan kerja dengan korban tewas 1.965 jiwa. Adapun pada tahun 2009 tercatat 96,314 kasus dengan korban tewas 2.144 orang.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin Iskandar mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pasalnya, sejumlah negara menetapkan persyaratan baru dalam perdagangan bebas, yakni persyaratan terhadap penerapan sistem mutu manajemen melalui ISO 9001 Series, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 Series, OHSAS 18001 dan SMK3.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono menambahkan, pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kepatuhan pengusaha menjalankan prinsip K3 akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

"Minimal tingkat kecelakaan kerja yang mengganggu kegiatan produksi akibat kekurangan orang karena sakit atau terhentinya proses kerja bisa ditekan. Hal ini tentu berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri,” ujar Suhartono. (Sumber: Kompas, konsultan/pelatihan/k3/smk3/safety/hse/ehs/ohsas18001/training)

4 Game Beken Gratis di Radeon dari AMD

"Never Settle" adalah promo AMD dimana pabrikan kartu grafis PC ini membundel game komputer ternama bersama dengan produk high-end yang menggunakan chip GPU Radeon.

Nah, di awal tahun 2013, AMD kembali menggelar promosi serupa bernama "Never Settle: Reloaded". Kali ini ada empat buah game PC teranyar yang ditawarkan, yaitu Bioshock Infinite, Crysis 3, DmC Devil May Cry, dan Tomb Raider.

Dari empat judul di atas, para pembeli kartu grafis AMD Radeon akan mendapatkan bundel dua buah game sesuai dengan seri produk yang dibeli. Kartu Grafis seri Radeon HD 7900 datang bersama Crysis 3 dan Bioshock Infinite, sedangkan seri Radeon HD 7800 menyediakan bonus game DmC Devil May Cry dan Bioshock Infinite.

Bundel game disediakan berupa kupon game yang bisa ditukarkan melalui tautan ini. Kode download kemudian akan dikirim ke pembeli untuk melakukan pengunduhan game.

Berdasarkan informasi dalam keterangan pers yang diterima Kompas Tekno, promo "Never Settle: Reloaded" telah resmi dirilis pada hari Senin (25/2/2013) khusus untuk pasar Indonesia.

Promo "Never Settle" sebelumnya turut berandil menaikkan penjualan produk AMD pada Januari 2013. Seri kartu grafis Radeon HD 7900 yang dijadikan salah satu materi promo kabarnya akan bertahan sebagai flagship (seri teratas) AMD hingga menjelang akhir 2013, sebelum kemunculan seri Radeon HD 8000. (Sumber: Kompas)

Produk Perikanan Indonesia Mendapat Sertifikasi Internasional

Keamanan produk perikanan Indonesia mulai diakui dunia internasional. Keamanan produk perikanan ini merujuk pada standar Codex yang merupakan standar internasional dan menjadi referensi pemerintah, konsumen, produsen dan perdagangan dunia internasional untuk menjamin seluruh produk yang diperdagangkan di pasar bermutu baik dan aman.

Sebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia telah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang merujuk pada standar Codex tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf, sertifikat ini menjadi penting karena Indonesia sebagai negara produsen maupun konsumen produk perikanan harus menunjukkan komitmennya dalam standar keamanan produk yang mengacu Codex.

"Dinamika pasar dunia cenderung menunjukkan tren perubahan paradigma dari sekadar memenuhi kebutuhan pangan menjadi kesadaran akan keamanan produk perikanan yang dikonsumsinya," kata Gellwynn dalam pembukaan sidang ke-32 Codex Committee on Fish and Fishery, di Bali, Senin, 1 Oktober 2012.

Menurut Gellwynn, untuk memenuhi perubahan paradigma itu, Indonesia mendukung sepenuhnya mandat codex dalam upaya melindungi kesehatan dari konsumen. “Dan meyakinkan praktek secara adil dalam perdagangan dunia.”

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, produk perikanan Indonesia dapat diterima pasar dunia. Tercatat, realisasi ekspor hasil perikanan 2011 sebesar US$ 3,5 miliar, naik 22,95 persen dibanding tahun lalu yang tercatat US$ 2,8 miliar. Negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia yaitu Amerika Serikat dengan nilai US$ 1,13 miliar, Jepang senilai US$ 806 juta, dan Eropa senilai US$ 460 juta. Seluruh negara tersebut menguasai 15 persen total ekspor perikanan Indonesia.

Sementara nilai ekspor tahun ini, tercatat hingga semester pertama sebesar US$ 1,9 miliar atau 17,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Tahun ini, KKP menargetkan nilai ekspor bisa mencapai US$ 4,2 miliar.

Selain itu, ia menambahkan, KKP juga berupaya mengembangkan pelayanan bisnis ekspor-impor dalam rangka mendukung Indonesia National Single Window (INSW) di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berlokasi di lima provinsi. "Ini untuk menyambut era globalisasi dan era perdagangan pangan di kawasan dan global seperti ASEAN, AFTA dan CAFTA," kata Gellwynn. (Sumber: Tempo, konsultan manajemen perikanan/iso/smk3/perdagangan)