Konsultan ISO Training Pelatihan ISO Integrasi ISO Download ISO Sertifikasi ISO 9001 14001 OHSAS 18001 20000 22000 26000 27001 28000 29001 31000 50001

Kehutanan

Industri kayu dan kehutanan. Pada saat ini masyarakat dunia memiliki kepedulian yang tinggi akan kelestarian hutan hujan tropis. Di masa lalu kebutuhan akan kayu telah mengakibatkan eksploitasi kayu secara besar-besaran tanpa mempedulikan kerusakan hutan dan dampak ekologis yang diakibatkannya. Penggundulan hutan telah mengurangi secara signifikan kapasitas paru-paru dunia. Masyarakat dunia merasakan akibatnya melalui perubahan cuaca yang sering tak menentu dan pergeseran musim panas musim kering, bahkan timbulnya suhu ekstrim di beragai belahan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebagai bentuk kepedulian pada pembangunan industri kehutanan yang peduli pada kelestarian lingkungan, banyak negara maju, terutama anggota negara-negara Uni Eropa, hanya menerima kayu dan hasil industri kehutanan yang bersertifikat untuk memasuki pasar mereka.

Pada 2013 para pengusaha dan perajin, terutama furnitur dan kerajinan kayu, bakal menghadapi tantangan besar. Untuk mengekspor furnitur dan kerajinan kayu terutama ke Eropa, mereka harus mengantongi lisensi ekolabel Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Subkan, Kamis (29/11/2012), mengatakan, berdasarkan informasi pasar furnitur Eropa mewajibkan produk-produk furnitur punya legalisasi. Pemberlakuan itu rencananya mulai Maret 2013.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemberlakukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) akan efektif memerangi perembesan kayu dalam praktik Log Laundering.

Diketahui bahwa terdapat negara lain yang mau menampung kayu ilegal bahkan membiayai kegiatan illegal logging (pembalakan liar) di Indonesia. Negara tersebut lalu menjual kayu hasil illegal logging tersebut.

“Dengan SVLK, itu (log laundering) tidak akan terjadi. Negara konsumen akan mendata. Misalnya merbau, negara A kok mengekspor merbau, padahal enggak punya merbau, maka ini pasti ilegal,” kata Zulkifli.

Zulkifli dalam pencanangan Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu yang dilakukan Rabu (1/8/2012) hari ini mengatakan bahwa dengan pemberlakukan SVLK, maka “kayu yang diperdagangkan akan jelas asal-usulnya.”

Menurut Zulkifli, SVLK sudah diakui oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan beberapa negara lain. hanya beberapa negara saja yang masih diupayakan menerima sertifikat tersebut.

Zulkifli menuturkan, “Pasar mereka cukup besar. 20-30 persen ekspor kayu Indonesia.” (Sumber kompas.com)

Konsultan Deltaprima memberikan jasa pelatihan/training/konsultansi kehutanan, pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan Anda agar memenuhi peraturan pemerintah dan persyaratan sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) serta persyaratan sertifikasi standar PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari).

Konsultan kehutanan kami juga menyediakan jasa survei inventarisasi dan penilaian potensi sumber daya hutan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan industri kayu secara berkelanjutan (sustainable), membantu Anda untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam industri dan komunitas investasi.

Konsultan dan trainer kami berpengalaman dalam sektor industri kehutanan, pengolahan kayu, kayu lapis, juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan Anda untuk mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar kayu dunia melalui penerapan prinsip-prinsip dan kriteria manajemen hutan yang sesuai dengan standar sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) maupun standar ISO khususnya yang berlaku di sektor industri kayu dan kehutanan. (konsultan svlk/sphpl/iso/kayu/mebel)

 

More info…